Asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian Ditinjau Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Inggris: Analisis Putusan 78/Pdt.G/2016/PN.Blg dan UKSC/2016/0082

Authors

Muhammad Savero, Universitas IndonesiaFollow
Rosa AgustinaFollow

Abstract

The principles of propriety, nicety, and carefulness in Indonesian civil law serve as one of the bases for claims against unlawful acts. However, their application lacks standardized guidelines. This study compares these principles with the application of the Neighbour Principle in English tort law, which has evolved since the landmark case of Donoghue v. Stevenson (1932). The research employs a doctrinal method with analytical and comparative approaches to legal norms and jurisprudence in both jurisdictions. The findings show that the Neighbour Principle, with its two main elements; foreseeable risk and proximity, provides a more structured framework for determining the duty of care. In Indonesia, the application of propriety principles tends to rely on judicial discretion, as observed in case number 78/Pdt.G/2016/PN.Blg, which depends on judges' evaluations of specific facts. This study concludes that Indonesian civil law requires clearer standards, potentially leveraging English tort law principles as a reference to enhance legal certainty.

Bahasa Abstract

Prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dasar gugatan atas perbuatan melawan hukum. Namun, penerapannya belum memiliki standar yang baku. Penelitian ini membandingkan asas tersebut dengan penerapan Neighbour Principle dalam tort law Inggris, yang berkembang sejak yurisprudensi kasus Donoghue v. Stevenson (1932). Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis dan komparatif terhadap norma hukum dan yurisprudensi di kedua negara. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip Neighbour Principle, dengan dua unsur utama yaitu foreseeable risk dan proximity dapat memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam menentukan kewajiban kehati-hatian. Penerapan asas kepatutan di Indonesia sendiri cenderung bersifat diskresi, yang ditemukan pada putusan 78/Pdt.G/2016/PN.Blg, yang mengandalkan penilaian hakim terhadap fakta spesifik. Simpulan penelitian menegaskan perlunya pengembangan standar yang lebih jelas dalam hukum perdata Indonesia, yang dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tort law Inggris sebagai acuan untuk meningkatkan kepastian hukum.

References

Daftar Rujukan

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdat. Ed. 1 Cet.1.. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.

Auli, Renata Christa. “Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?” hukumonline.com. tersedia pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/. Diakses pada 23 Juni 2025.

Markesinis, Basil S. “Tort.” Britannica. Tersedia pada https://www.britannica.com/topic/tort, Diakses pada 23 Juni 2025.

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.” cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Kamagi, Gita Anggreini. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” Lex Privatum/ Vol 6 No. 5, (Juli 2018). Hlm 57 – 65.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Cet. 1. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

Setiawan, Rachmat, Tinjauan Elemnter Perbuatan Melanggar Hukum. Cet. 1. Bandung: Binacipta, 1991.

Cooke, John. Law of Tort. Ed. 12. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Ltd, 2015.

McBride, Nicholas J. dan Rederick Bagshaw. Tort Law. Ed. 6. Harlow: Pearson Education Ltd, 2013.

Jones, M.A. “Negligence.” dalam Sweet dan Maxwell. Clerk and Lindsell on Torts. Ed. 20. London: Thomson Reuters Ltd, 2010.

Maculan, Elena and Alicia Gil Gil. “The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts.” Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 4. (Maret 2020). Hlm. 132-157.

Nexis, Lexis. “Breach of Statutory Duty.” Lexis Nexis. 2025. Dapat diakses melalui https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/breach-of-statutory-duty. Diakses pada 25 Juni 2025.

Plato Standford Edu. “Theories of the Common Law of Torts.” Standford Encyclopedia of Philosophy. 2 Juni 2022. Tersedia pada. https://plato.stanford.edu/entries/tort-theories/. Diakses pada 23 Juni 2025.

LawTeacher.net. “Trespass to Person and False Imprisonment.” Law Teacher Net. November 2013. Tersedia pada https://www.lawteacher.net/free-law-essays/jurisprudence/trespass-to-person.php. Diakses pada 23 Juni 2025.

Pengadilan Negeri Balige. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016. Rismauli Frida Aruan dkk melawan Mangasi Harahap dan Camat Kecamatan Laguboti (2016).

United Kingdom Supreme Court/ Putusan Supreme Court No. UKSC/2016/0082. Robinson melawan Chief Constable of West Yorkshire (2016).

Recommended Citation

Savero, Muhammad and Agustina, Rosa (2025) "Asas Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian Ditinjau Berdasarkan Prinsip Neighbour Principle dalam Tort Law Negara Inggris: Analisis Putusan 78/Pdt.G/2016/PN.Blg dan UKSC/2016/0082," Lex Patrimonium: Vol. 4: Iss. 3, Article 10.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/10