Penjaminan Pemerintah Sebagai Penanggung Hutang Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung

Authors

Raja Pratama Hutapea, Universitas IndonesiaFollow
Dr. Akhmad budi CahyonoFollow

Abstract

This paper analyzes how information disclosure in the regulation of franchise disclosure documents through a comparison of regulations in Indonesia, the United States and Australia. This paper is prepared using a doctrinal research method. The regulation regarding the obligation to provide a Franchise Offering Prospectus by the Franchisor is a form of effort to provide protection to Franchisees at the pre-contract stage adopted from the Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) in the United States. Based on the clause or material of a Franchise Offering Prospectus, it can be seen that the purpose of its submission is so that before making a decision on a franchise business offer, prospective franchisees can weigh or test the feasibility of the business planned to be undertaken by looking at the track record of the Franchisor. The regulation of franchise disclosure documents in Indonesia still has room for significant improvement. Although there are regulations governing the materials in the Franchise Offering Prospectus, enforcement of compliance with these regulations is still limited to administrative aspects and the regulated materials also do not fully contain detailed explanations to provide adequate legal protection for Prospective Franchisees. Comparison with arrangements in other countries can be a reference in updating and improving the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia. Through this research, the similarities and differences in the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia, the United States and Australia can be identified.

Bahasa Abstract

Tulisan ini menganalisis bagaimana keterbukaan informasi pada pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba melalui perbandingan pengaturan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Pengaturan mengenai kewajiban memberikan Prospektus Penawaran Waralaba oleh Pemberi Waralaba merupakan suatu bentuk upaya pemberian perlindungan kepada Penerima Waralaba pada tahap pra kontrak yang diadopsi dari Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) di Amerika Serikat. Berdasarkan pada klausul atau materi dari suatu Prospektus Penawaran Waralaba, dapat diketahui bahwasanya tujuan penyampaiannya adalah agar sebelum membuat suatu keputusan terhadap penawaran usaha waralaba, calon penerima waralaba dapat menimbang atau menguji kelayakan bisnis yang direncanakan akan dijalani dengan melihat track record daripada si Pemberi Waralaba. Pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia masih memiliki ruang untuk peningkatan yang signifikan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur materi-materi dalam Prospektus Penawaran Waralaba, penegakan kepatuhan terhadap pengaturan ini masih terbatas pada aspek administratif dan materi yang diatur juga belum sepenuhnya berisi penjelasan detail untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para Calon Penerima Waralaba. Perbandingan dengan pengaturan di negara lain dapat menjadi acuan dalam pembaruan dan perbaikan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia. Melalui penelitian ini, dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.

References

1. I. Peraturan Perundang-Undangan

Australian Franchising Code of Conduct, Competition and Consumer Regulation 2014.

Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. PP Nomor 42 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 90 TLN No. 4742.

Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Permendag Nomor 71 Tahun 2019.

Federal Trade Commission, Franchise Rule.

1. II. Buku

Hoecke, Mark van. Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Oxford: Hart Publishing, 2011.

Tunggal, Iman Sjahputra. Franchising: Konsep & Kasus. Jakarta: Harvarindo, 2008.

Wibisana, Andri Gunawan et al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

1. III. Jurnal

Savita, Utari Ony dan Nynda Fatmawati. “Penerapan Prinsip Disclosure terhadap Prospektus Penawaran dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba.” Jurnal Magister Hukum Argumentum. Vol. 8. No. 1 (2022). Hlm. 31-46.

1. IV. Skripsi

Mujoko, Tedy. “Tinjauan Hukum terhadap Prosedur Pengungkapan Keterangan (Disclosure) dalam Fase Pra-Kontrak Waralaba di Indonesia.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

1. V. Internet

Action Coach. “What Is a Franchise Disclosure Documen.” Actioncoach.au. Tersedia pada https://actioncoach.au/franchise-blogs/franchise-disclosure-document/#Req uired. Diakses pada 12 Juli 2024.

Australian se & Consumer Commission (ACCC), “Franchise Disclosure Register. Accc.gov. Tersedia pada https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/franchising-code-of-conduct/about-franchising/franchise-disclosure-regist er#:~:text=The%20Franchise%20Disclosure%20Register%20is,the%20Australian%20Government's%20Treasury%20Department. Diakses pada 3 Juni 2024.

Australian Securities and Investment Commission. “Fines and Penalties.” https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/fines-and-penalties/. Diakses pada 12 Juli 2024.

Bowes, Michael. “How to Start a Franchise in Australia.” https://www.forbes.com/advisor/au/business/how-to-start-a-franchise/. Diakses pada 12 Juli 2024.

Federal Trade Commision. “What the FTC Does.” Ftc.gov. Tersedia pada https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/what-ftc-does. Diakses pada 12 Juli 2024.

LLP, Wiley Rein. “Franchise Disclosure Document Overview.” Wiley.law. Tersedia pada https://www.wiley.law/assets/htmldocuments/Franchise%20Disclosure%20 Document%20Overview.pdf. Diakses pada 12 Juli 2024.

Recommended Citation

Hutapea, Raja Pratama and budi Cahyono, Dr. Akhmad (2024) "Penjaminan Pemerintah Sebagai Penanggung Hutang Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung," Lex Patrimonium: Vol. 3: Iss. 2, Article 4.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/4