Politisasi Anggaran Bantuan Keuangan oleh Petahana pada Pilkada Serentak di Indonesia

Authors

Austin Nalsalina Sinaga, Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas IndonesiaFollow

Abstract

This study aims to inquire the Political Budget Cycle (PBC) by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018, 2020 and village financial assistant. Using the village financial assistant data in 2013-2021, this study conducts a random effect model. The results showed that the existence of an incumbent is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between variables. The PBC took place in the years prior to election.

Bahasa Abstract

Studi ini bertujuan meneliti politisasi anggaran dengan menguji hubungan keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan petahana secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

References

Alesina, A. (1987). Macroeconomic Policy in a Two-Party System as a Repeated Game. The Quarterly Journal of Economics, 102(3), 651-678.

Armada, Z. (2018). Political Budget Cycles Pada Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.

Aspinal, Edward & Ward Barenschot. (2019). Democracy For Sale. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aspinal, Edward dan Mada Sukmajati. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov

Barenschot, W. (2018). The political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy. Comparative Political Studies, 00(0): 1-31.

Blais, A. & Nadeu, R. (1992). The Electoral Budget Cycle. Public Choice, Vol. 74, 389-403.

Bratton, Michael dan Mwangi Kimenyi. (2008). Voting in Kenya: Putting Ethnicity in Perspective. University of Connecticut, Department of Economics.

Brogan, M. (2012). The Politics of Budgeting: Evaluating The Effects of The Political Election Cycle on State-Level Budget Forecast Errors. Public Administration Quarterly, Vol. 36 No. 1, 84-115.

Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, Hendri Koeswara. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1 No. 2.

Drazen, A. & Eslava, M. (2010). Electoral Manipulation via Voter-friendly Spending: Theory and Evidence. Journal of Development Economics, 92(1), 39-52.

Febrinandez, Hemi Lavour. (2021). Korupsi Politik Bantuan Sosial Pada Pilkada Serentak 2020. Policy Asessment.

Ghaniyar, Ermanda Mulki. (2021). Dampak Political Budget Cycle Terhadap Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

Habibi, M. Kalalinggi, R. Alaydrus, A. (2018). Politik Anggaran Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. Journal Ilmu Pemerintahan, 6(1): 269-282.

Khan, A. & Hildreth, W.B. (2002). Budget Theory in The Public Sector. Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881.

Kustono, A.S., Pangestu, W, & Effendi, R. (2020). Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja di Daerah Pemilihan Petahana dan Non Petahana. Indonesian Journal of Accounting and Governance. Vol. 4, No. 1

Mackik, Velibor. (2014). Political Budget Cycles at the Municipal Level in Croatia. Financial Theory and Practice. Vol. 38, No. 1, 1-35

Ningtyas, W.P.M. (2020). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris Di PD Kabupaten Magelang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 42(2), 169-190.

Pratiwi, I.A.W. (2019). Political Willingness Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2013-2016. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.

Priyono, S. & Wagner N. (2018). Political Budget Cycles at Subnational Level: Evidence From The Indonesian Simultaneous Regional Election in 2015. Jurnal Perencanaan Pembangunan, Vol. 2 No. 3.

Roggof, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. The American Economic Review, 21-36.

Seknas Fitra. (2016). Kebijakan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Efisien dan Demokratis. Naskah Rekomendasi.

Setiawan, D. & Rizkiah F. (2017). Political Budget Cycles in Municipalities: Evidence from Indonesia. International Journal of Business and Society, Vol. 18 No. 3 , 533-546.

Stokes, Susan, et al. (2013). Brokers, Voters, and Clientalism: The Puzzle of Distributive Politics. New York: Cambridge University Press.

Trania, Sella Versi. (2017). Ekonomi Politik Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015. JOM FISIP Vol. 4 No. 1.

Umam, Ahmad Khoirul. (2006). Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Rasail Semarang.

Velibor, M. (2014). Political Budget Cycles at The Municipal Level in Croatia. Financial Theory and Practice, Vol. 38(1), 1-35.

Wiguna, G.E. & Khoirunurrofik, K. (2021). Political Budget Cycle Patterns and The Role of Coalition Parties in Shaping Indonesian Local Government Spending. Asia-Pacific Journal of Regional Science, Springer, Vol . 5(1), 41-64.

Recommended Citation

Sinaga, Austin Nalsalina (2025) "Politisasi Anggaran Bantuan Keuangan oleh Petahana pada Pilkada Serentak di Indonesia," Jurnal Kebijakan Ekonomi: Vol. 19: No. 2, Article 2.
DOI: 10.7454/jke.v19i2.1140
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol19/iss2/2