Abstract
Gender-based sexual violence in Indonesia is rooted in patriarchal norms and unequal power relations, often legitimised as disciplinary or moral correction. Although the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) was enacted in 2022 to address this issue, its framework remains incomplete. This study examines the limits of current legal protections for victims, particularly in light of culturally sanctioned practices such as female genital mutilation (FGM), which are not explicitly recognised under the law. Employing an empirical socio-legal method, this research draws on victims’ experiences in communities where FGM is still performed—either symbolically or invasively—under cultural and religious pretexts. Despite Indonesia’s commitments under CEDAW and constitutional values embedded in Pancasila, FGM continues to be overlooked in national criminal policy, leaving survivors with no access to legal remedy or protection. This legal silence perpetuates a form of systemic injustice and contradicts the state’s duty to safeguard the dignity and rights of its citizens. The paper argues for an urgent reformulation of Article 4 in UU TPKS to include FGM as a form of sexual violence, enabling the state to close a critical legal gap and fulfil its obligations both internationally and domestically.
Bahasa Abstract
Kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia tidak hanya terjadi dalam ranah privat dan publik, tetapi juga melekat dalam praktik budaya yang selama ini tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan—salah satunya adalah praktik perlukaan atau pemotongan alat kelamin perempuan (FGM). Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada tahun 2022, kerangka hukumnya belum mengakomodasi bentuk kekerasan seksual yang berbasis budaya ini. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan socio-legal untuk menelusuri pengalaman korban di komunitas-komunitas yang masih melakukan FGM baik secara simbolik maupun invasif, dengan dalih adat dan ajaran agama. Ketidakhadiran FGM dalam UU TPKS menunjukkan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada hilangnya akses keadilan dan perlindungan bagi korban. Padahal, sebagai negara pihak dalam Konvensi CEDAW dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghapus semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Studi ini merekomendasikan reformulasi UU TPKS, khususnya Pasal 4, agar secara eksplisit mencantumkan FGM sebagai bentuk kekerasan seksual. Dengan begitu, negara dapat menutup celah hukum yang ada, serta memastikan pemenuhan hak korban dan perlindungan atas martabat kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
References
Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, and Jerry Yanto. “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 1 (February 2024): 12–25. https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16.
Ariesta, Putri Septyaning Rahayu. “JURNAL TESIS PRAKTIK SUNAT ANAK PEREMPUAN (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Reproduksi Kuasa Dalam Praktik Sunat Anak Perempuan Dalam Perspektif Gender).” Jurnal Tesis Program Magister Sosiologi, 2018. https://repository.unair.ac.id/80337/3/JURNAL_TSO.09%2018%20Ari%20p.pdf.
Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan II. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013.
Hattu, Jacob. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK.” Bulan Juli-Desember 20, no. 2 (December 2014): 47–52. https://www.google.com/search?q=jurnal+keterpaduan+dalam%C2%A0penanggulangan+kejahatan&client=safari&sca_esv=749d405835975111&channel=mac_bm&ei=-WSrZ4jOE_Gy4-EPgqbTsAs&ved=0ahUKEwjIrvWr8LuLAxVx2TgGHQLTFLYQ4dUDCBA&uact=5&oq=jurnal+keterpaduan+dalam%C2%A0penanggulangan+kejahatan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMmp1cm5hbCBrZXRlcnBhZHVhbiBkYWxhbcKgcGVuYW5nZ3VsYW5nYW4ga2VqYWhhdGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIpT9QuwZYqTpwBngBkAEAmAGfAaABygyqAQM1Lji4AQPIAQD4AQGYAhKgApgMwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGBZIHBDExLjegB4U9&sclient=gws-wiz-serp#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/326/153.
Hedo, Dian Jayantari Putri K, Santy Irene Putri, and Philipus Prihantiko Kurniagung. “PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA TERHADAP SIKAP PELECEHAN SEKSUAL.” Jurnal Psikologi 14, no. 2 (2021): 233–45. https://doi.org/10.35760/psi.2021.v14i2.4331.
Hendra, M, Pratama Ginting, M Kn, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. “KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL.” Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum II, no. 1 (December 2022): 1–10.
Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan: Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) Memperkuat Gerakan Masyarakat untuk Menghapus Praktik P2GP di Indonesia.” Jakarta, February 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-tanpa-toleransi-terhadap-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp.
Kurniati, Fitri, Fitri Fujiana, and Uray Fretty Hayati. “KAJIAN LITERATUR: SUNAT PEREMPUAN DITINJAU DARI ASPEK UMUM DAN KESEHATAN.” Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan 11, no. 1 (2022): 75–81. https://doi.org/https://doi.org/10.35328/keperawatan.v11i1.2124.
Mia Amalia. “KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKOLTURAL.” Jurnal Wawasan Hukum 25, no. 2 (September 2, 2011): 399–411. https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25.
Muhammad Arga Ginting, Tarmizi. “TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) SEXUAL ABUSE AGAINTS CHILDREN (a study in the jurisdiction of Banda Aceh District Court).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum PIdana 1 (November 2017): 188–99. https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/13060/5230.
Pasya Pangestika, Adinda, Santi Esterlita Purnamasari, and Aditya Putra Kurniawan. “HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI BUDAYA PATRIARKI DENGAN PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA LAKI-LAKI DEWASA AWAL.” PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi) 16, no. 2 (2021): 137–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/psikosains.v16i2.4578.
Penulis, Tim. “CATAHU 2023:KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DAN NEGARA: MINIMNYA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN.” Jakarta, 2023. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115.
Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
Putra Sianturi, Lamrony, Dudung Mulyadi, Iwan Setiawan, and Muhammad Amin Effendy. “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” Jurnal Pustaka Galuh Justisi1, no. 1 (2022): 1–12. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/download/2803/2345/11477&ved=2ahUKEwjprP6kn7yLAxWTcGwGHUwODDQQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3Yhh6lHNYorXjZ-W5pAvqj.
Sukardi, Ellora, Debora Pasaribu, and Vanesia Ciayadi Kwang. “UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Prevention of Domestic Violence Due to Covid-19 Based on Dignified Justice Theory Perspective.” Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 9, no. 1 (2021): 11–24. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/373/245&ved=2ahUKEwi98MCu_byLAxU4cGwGHTAZDeUQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0Tptz3tvXxoKvwTrgPqw-g.
Sutiawati, Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” Jurnal Wawasan Yuridika 4, no. 1 (March 31, 2020): 17. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315.
Tim Penulis. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS BUDAYA: Mengapa Diperlukan Kajian? Jakarta, 2013. www.komnasperempuan.or.id.
———. “Sunat Perempuan.” Jakarta, 2011. https://komnasperempuan.go.id/download-file/92.
Zaidan, M. Ali. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Recommended Citation
Salamor, Yonna Beatrix; Purwanti, Ani; and Rochaeti, Nur
(2025)
"CONFRONTING CULTURALLY-SANCTIONED SEXUAL VIOLENCE: REFORMULATING THE LAW TO ADDRESS FEMALE GENITAL MUTILATION IN INDONESIA,"
Indonesia Law Review: Vol. 15:
No.
1, Article 1.
DOI: https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.4
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol15/iss1/1
