•  
  •  
 

Abstract

Practical improvements in the national institution context brought numerous changes regarding interactions between The Constitutional Court & The legislature including contemporary polemics. The check and balances framework is important to be noticed related to the Judge’s Independence. Aswanto’s recall as one of the Judges of the Indonesian Constitutional Court encourages us to elaborate more about the essence of independence. At the same time, checks and balances should stand out. What is the legal standing of any actions taken by the parliament to the constitutional court? How do developed countries practice the relationship between the legislature and the judiciary? The answer should be clearly explained in front of the public. To answer those questions, comparative studies were also conducted on particular advanced developed countries concerning any relationship or interventions of the legislature to the Constitutional Court or any other highest level of judicial power. The existing method is normative-juridical, a research conducted by examining various formal legal rules, using secondary data obtained through document studies or literature studies and sharpen with comparative approaches. Nevertheless, the final conclusion shows that several forms of legislative interventions are legal in Indonesia. In the context of the relationship between the legislature and the constitutional courts, the independency of Constitutional Court Justices is strictly protected among developed countries in various aspects. Those aspects are concluded as important factors that represent the image of the relationship between the house and the constitutional court. It will enhance our perspective to overview similar constraints in the future

Bahasa Abstract

Perkembangan praktik dalam konteks kelembagaan nasional membawa banyak perubahan terkait interaksi antara Mahkamah Konstitusi & Badan Legislatif termasuk polemik kontemporer. Kerangka check and balances penting untuk diperhatikan terkait dengan Independensi Hakim. Penarikan kembali Aswanto sebagai salah satu Hakim Konstitusi Indonesia, mendorong kita untuk menjelaskan lebih jauh tentang esensi dari Independensi. Pada saat yang sama, check and balance harus dipertahankan. Bagaimanakah legal standing dari setiap tindakan yang dilakukan parlemen kepada mahkamah konstitusi? Bagaimana praktik negara maju berkaitan dengan hubungan antara legislatuf dan mahkamah konstitusi? Jawabannya harus diuraikan dengan jelas di hadapan publik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi komparatif juga dilakukan pada negara maju tertentu berkaitan dengan hubungan atau intervensi legislatif terhadap Mahkamah Konstitusi atau kekuasaan kehakiman tertinggi lainnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai kaidah hukum formal, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dan dipertajam dengan pendekatan komparatif. Dengan demikian, kesimpulan akhirnya menunjukkan bahwa beberapa bentuk intervensi legislatif bersifat legal di Indonesia. Dalam konteks hubungan antara badan legislatif dan mahkamah konstitusi, Independensi hakim MK secara ketat dilindungi oleh negara-negara maju dalam berbagai aspek. Apek tersebut disimpulkan sebagai faktor penting yang mewakili perwajahan hubungan antara DPR dan MK. Hal tersebut akan menambah perspektif kita dalam melihat persoalan yang sama di masa mendatang.

Download

Share

COinS