Abstract
Economy and Social Welfare should not be read and understood as two separate concepts separately. Human rights are rights that humans have solely because they are human. Humanity has it not because it was given to it by society or based on positive law, but solely based on its dignity as a human being. The state's obligation to the right to health is stated in Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state as the holder of the obligation to fulfil human rights has the responsibility to comply with these aspects when talking about the right to health. This is a challenge in itself in the midst of the Covid-19 pandemic. Since March 2020, Indonesia has stated that there has been the first case of Covid-19, and has made several efforts to continue to provide maximum service to the people in Indonesia, especially in the fields of health and social welfare. This is because people with middle to lower economic levels have difficulty getting access to do 3T or Test, Tracing, and Treatment because in 2020 the cost of conducting a polymerase chain reaction (PCR test) test is still high, making it difficult to reach all levels of society.
Keywords: Health, Pandemic, Covid-19, Social welfare
Bahasa Abstract
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kewajiban negara dalam hak atas kesehatan tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD RI 1945. Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kedua aspek tersebut ketika berbicara mengenai hak atas Kesehatan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri di tengah pandemi Covid-19. Sejak Maret 2020, Indonesia telah menyatakan bahwa sudah ada kasus pertama Covid-19, dan sudah beberapa kali melakukan upaya untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah kesulitan mendapatkan akses untuk melakukan 3T atau Test, Tracing, dan Treatment dikarenakan pada tahun 2020 biaya untuk melakukan tes polymerase chain reaction (Test PCR) masih tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Kesehatan, Pandemi, Covid-19, Kesejahteraan
References
Buku
Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Muladi dan nasir Tamara, Politik dan Hak Asasi Manusia (Penggunaan Isu-Isu Hak Asasi Manusia Untuk Menyerang Indonesia dari Dalam dan Luar Negeri). Jakarta: Delta Pustaka Express, 2004.
Davier, Peter. Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
Naning, Ramdlon. Cita dan Citra HAM di Indonesia. Jakarta: LKUI, 1983.
K.M. Smith, Rhona at. al, Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
Soehino, Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Rajawali Press, 2011.
Artikel
Seminar “Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia”, KOMNAS HAM-PWI, Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006
Human Rights Resource Center, Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean: Studi Data Awal, Human Right Resource Center, hlm 107.
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000.
Komnas HAM R.I. (2020). Draft Standar, Norma, dan Pengaturan KOMNAS HAM tentang Hak Atas Kesehatan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).
Latipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, Buletin Hukum & Keadilan ADALAH, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020)
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Buku Saku Atas Hak Kesehatan, 2019.
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 : Buku Ke Tujuh : Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
Rachmat Reksa Samudra dan Diahhadi Setyonaluri, Inequitable Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence and Policy Response, Policy Report Universitas Indonesia, 2020.
The Office of The High Commissioner for Human Rights, Pedoman Hak Asasi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19, diterjemahkan oleh Lokataru Foundation dan Adytio Nugroho, 2020.
The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). What are human rights? https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx
United Nations High Commissioner for Human Rights, “COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities: Guidance” (2020)
Virginia A. Leary, The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right Vol 1 No.1, The President and Fellows of Harvard College
Peraturan Perundang – Undangan
Indonesia. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Indonesia. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Universal Declaration Independent of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965.
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
Internet
https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-terus-meningkat-mencapai-1444229-orang
https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi
https://news.detik.com/kolom/d-5435862/evaluasi-kemiskinan--di-masa-pandemi
https://www.alomedika.com/perkembangan-dan-permasalahan-kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498#:~:text=Jumlah%20 warga%20 miskin%20di%20Indonesia,memerlukan%20waktu%20yang%20cukup%20lama
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response#_Toc35446578
https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal
https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/
Recommended Citation
Putri, Bonita Cinintya
(2023)
"PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA,"
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 6.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/6
Included in
Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, Workers' Compensation Law Commons