•  
  •  
 

Abstract

This study aims to find out and analyze the comparative legal form of the Partnership in Indonesia as stipulated in the Indonesian Civil Code Book with the State of Brunei Darussalam as stipulated in the Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts. There are 5 points that can be examined from the rules in 2 countries relating to the Partnership, namely: Status of Legal Entity, Establishment of Partnership, Organ Partnership, Responsibility and Disbanding the Partnership. This is a reference to renew the Partnership regulations in Indonesia in the future with reference to the state regulation of Brunei Darussalam. This research is normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this study is the statutory approach.

Keywords: Brunei Darussalam, Civil Law, Common Law, Legal Entity, Partnership.

Bahasa Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan bentuk hukum Persekutuan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Perdata Indonesia dengan Negara Brunei Darussalam sebagaimana diatur dalam Laws of Brunei Bab 106 Kontrak. Ada lima poin yang dapat ditelaah dari aturan di dua negara yang berkaitan dengan Kemitraan, yaitu: Status Badan Hukum, Pembentukan Kemitraan, Organ Kemitraan, Tanggung Jawab dan Pembubaran Kemitraan. Hal ini menjadi acuan untuk memperbaharui regulasi Kemitraan di Indonesia kedepannya dengan mengacu pada regulasi negara Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: Brunei Darussalam, Civil Law, Common Law, Badan Hukum, Kemitraan.

References

Buku

Dewi, Yetty Komalasari, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ichsan, Achmad, Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Wicaksana, Arief, Hukum Dagang, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Artikel

Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, K)", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April- Juni, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Constitution Of Brunei Darussalam (Order Made Under Article 83(3), Limited Liability Partnerships Order, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,. Jakarta: Pradnya Paramita.

Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts, Revised Edition 2015. Laws Of Brunei, Chapter 39 Companies Act, Revised Edition 2015.

Laws of Brunei, Chapter 92 Business Names Agreement Of Section, Revised Edition 1984.

Internet

Asian Development Bank, "GDP growth (%)", https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20bruney&page=1&facet_query =sm_field_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam,

Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei- darussalam/1191/etc-menu

Ministry of Finance , 'Registry of Companies & Business Names", Ministry of Finance Brunei Darussalam, http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20 %2019042017.pdf

Putri, Cantika Adinda, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?", https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4- 107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri,

Share

COinS