•  
  •  
 

Abstract

The Dokdo Island dispute is a territorial dispute involving Japan and South Korea in the dispute over the island located in the Sea of Japan. The governments of Japan and South Korea base their claims of ownership of Dokdo Island on historical evidence and geographical connectivity. The Dokdo Island dispute hampered the process of negotiating the maritime zone delimitation in the Sea of Japan. The Dokdo Island dispute needs to be resolved immediately by establishing the maritime zone boundaries of Japan and South Korea, as well as providing legal certainty over the ownership status of Dokdo Island. The sovereignty claim over Dokdo Island is a core issue that must be resolved first. In an effort to resolve the Dokdo Island dispute, the governments of Japan and South Korea have negotiated several times and have found no resolution. The type of research carried out in this study is normative legal research, the research method refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions. Dokdo Island dispute resolution can be carried out through a Joint Development Agreement, settlement through diplomatic channels and settlement through law. To avoid protracted disputes, the governments of Japan and South Korea must immediately withdraw diplomatic negotiations to resolve the Dokdo Island dispute.

Keywords: International Settlement Dispute, Japan, South Korea, and Dokdo Island.

Bahasa Abstract

Sengketa Pulau Dokdo merupakan sengketa teritorial yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan dalam perebutan pulau yang terletak di Laut Jepang. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan mendasarkan klaim mereka atas kepemilikan Pulau Dokdo pada bukti sejarah dan konektivitas geografis. Sengketa Pulau Dokdo menghambat proses negosiasi delimitasi zona maritim di Laut Jepang. Sengketa Pulau Dokdo perlu segera diselesaikan dengan menetapkan batas-batas zona maritim Jepang dan Korea Selatan, serta memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan Pulau Dokdo. Klaim kedaulatan atas Pulau Dokdo merupakan persoalan inti yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam upaya menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali perundingan dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo dapat dilakukan melalui Joint Development Agreement, penyelesaian melalui jalur diplomatik dan penyelesaian melalui jalur hukum. Untuk menghindari sengketa berlarut-larut, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan harus segera menarik kembali perundingan diplomatik guna menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Internasional, Jepang, Korea Selatan, dan Pulau Dokdo.

References

Buku

Adolf, Huala. 1996. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika

Atsuko Kanehara. 2011. A Possible Practical Solution for the Dispute over the Dokdo/Takeshima Islands from the Perspective of the Law of the Sea. Ocean Development and International Law

J.G. Starke. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: PT Sinar Grafika

J.G.Starke. 2004. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2. Jakarta : Sinar Grafika

J.G. Merills.2005. International Dispute Settlement. New York: Cambridge Press

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kedua. Bandung: PT Alumni.

Koh, Tommy. 2010. International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges. Asian Journal of International Law

Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global). Bandung: Penerbit Alumni

Paul O’Shea. 2012. Playing the Sovereignty Game:Understanding Japan's Territorial Disputes, (Disertasi, School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire

Peter Cameron. Joint Development Agreement:Legal Structure and Key Issues, dimuat dalam www.cepmlp.com.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada

United Nations. 2012. Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. UN: United Nations Publication

Share

COinS