Abstract
Several countries are currently developing a solution to the problem by establishing a particular commission. The commission works outside the courts, parliament and executive. In Indonesia, In Indonesia. The People's Consultative Assembly set a stipulation regarding the establishment of the National Center for Truth and Reconciliation: (NCTR) in 2000. This stipulation has the intent and purpose for national unity to identify existing problems, determine the conditions that must be made in order to achieve national reconciliation and establish policy direction as a guide to carry out the consolidation of unity of a nation. Whereas in South Africa, the National Center for Truth and Reconciliation: (NCTR) was established under the National Unity and Reconciliation Promotion Act, No. 34 of 1995. The mandate of the commission is to prove, record, and in some cases grant amnesty to perpetrators of crimes related to human rights, as well as to offer reparations and rehabilitation to victims.
Keywords: Human Rights, National Center for Truth and Reconciliation:, Indonesia, South Africa
Bahasa Abstract
Di beberapa negara saat ini berkembang satu cara menyelesaikan pelanggaran masa lampau dengan membentuk sebuah komisi khusus. Komisi tersebut bekerja di luar pengadilan, parlemen maupun eksekutif.. Di Indonesia sendiri Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) pada tahun 2000. Ketetapan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum yaitu pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mengindentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan sebagai bangsa. Sedangkan di Afrika Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Rekonsiliasi Nasional, No. 34 tahun 1995. Mandat komisi adalah untuk memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam beberapa kasus memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta menawarkan reparasi dan rehabilitasi kepada para korban.
Kata kunci: HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Indonesia, Afrika Selatan
References
Buku
Abdullah, Rozali. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
Abidin, Zainal, Progress Report: Pembentukan KKR, Jakarta: ELSAM, 2005.
Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN-FHUI, 2008.
----------------- Politik Hukum 2. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
Arus, Yohanes de Masenus. The Right to Know the Truth (Mencari Dasar Kerja Pengungkapan Kebenaran). Cimacan, 2000.
Asmal, Kader. Victims. Survivors and Citizens – Human Rights. Reparations and Reconciliation: South African Journal on Human Rights 8. No. 4 1992.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Azra, Azyumardi. Demokrasi. Hak Asasi Manusia. Dan Masyarakat Madani. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003.
Boraine, Alex. A Country Unmasked, Inside South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Oxford: OUP, 2000.
Bouckaert, Peter. South Africa; The Negotiated Transition from Apartheid to Nonracial Democracy akses dari http://www.wilsoncenter.org/subsites/ccpdc/pubs/words/9.pdf, pada 21 Juni 2021.
Brownlie, Ian. Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia. Jakarta: UI Press, 1993.
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Candra. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebagai Penyelesaian Pelanggaran HAM di masa lalu, Skripsi Sarjana. Jakarta : Universitas Indonesia, 2003.
Clack, George. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Conde, H. Victor. A Handbook of International Human Rights Terminology. 1999.
Cottrell, Robert C.. 2005. South Africa. A State of Apartheid. Chelsea House Publisher. USA. chapter I; The Sharpville Massacre.
Djafar, Wahyudi, Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu, Jakarta: ELSAM, 2012.
El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Mnusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media, 2005.
ELSAM, “Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000”. Position Paper, Jakarta 2000.
ELSAM, “Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000”. Position Paper, Jakarta 2000.
Fatwa, AM. Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Dharmapena Publishing, 2005.
Freeman, Mark. Truth Commissions and Procedural Fairness. New York: Cambridge University Press. 2006.
Hayner, Priscilla B., Lima Belas Komisi Kebenaran – dari tahun 1974 hingga 1994: Suatu Studi Perbandingan, [Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994 : A Comparative Study] dalam Human Rights Quarterly, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah ELSAM. Jakarta: ELSAM, 1994.
Hayner, Priscilla B., In Pursuit of Justice and Reconciliation: Contributions of Truth Telling, Presented at the Conference onComparative Peace Processes in Latin America. Washington D.C. : 1997.
Herdyanto, Edi. “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Lain Dalam Penyelesaian Pelanggaran H.A.M. Berat Masa Lalu”. Yustisia Edisi Nomor 69. Sept. - Desember 2006.
Hiriej, Eddy O.S.. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Erlangga, 2010.
Hughes, Jeremy Sarkin. Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process. Oxford:Interseptia. 2004.
Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
Huyse, Luc. Justice after Transition: On the Choices Successor elites Make in Dealing with the Past. 20 Lw & Social Inquery. Winter. 1995.
Ibrahim, Idi Subandi (ed). Selamat Jalan Timor Leste. Pergulatann Menguat Kebenaran: Indonesia. Jakarta. 2002.
Kasim, Ifdal dkk. Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM, 2001.
Kasim, Ifdal. Pencarian Keadilan di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM, 2003.
Kirdi, Dipoyudo. Afrika dalam pergolakan 2. Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre for strategic and internasional studies, 1983.
Komnas Perempuan. Kumpulan Ringkasan Eksekutif: Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Timor Timur. Maluku Tanjung Priok dan Papua 1999 – 2001. Jakarta: Komnas Perempuan. 2003.
KontraS. Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu : Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984, (Jakarta: KontraS, 2008).
Linton. Suzannah, Unravelling The First Three Trials at Jakarta’s Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor (Mengungkap Tiga Persidangan Pertama di Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Timor Timur). Jakarta: ELSAM, 2004.
Leksono, Karlina dan Supelli. “Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi”. Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol 1 No. 3. Jakarta : ID H-THC, 2001.
Lesmana, Tjipta. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Permasalahan dan Prospeknya. dalam “IMW Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. l”. Juli 2005.
Lliffe, John. Industrialisation and Race in South Africa. 1886-1994” .2007. Africans: The History of Continent.New York: Cambridge University Press.XII
Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI). Tanjung Priok Berdarah. Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan data dan fakta. (Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
Mahfud MD, Moh. Hukum dan Pilar-Pilar Demokarasi. Cet, 1. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
Makarinm, Zacky Anwar. et.al.. Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
Mamudji , Sri, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Cet, 1. Bandung: PT. Alumni, 2001.
Marzuki, Suparman.Pengadilan HAM di Indonesia; Melanggengkan Impunity. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
Meiring, Piet. Chronicle of the Truth Commission. A journey through the past and present into the future of South Africa. Vanderbijlprak: Cape Diem Books, 1998.
Mihradi, Muhammad. “Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis”, Jurnal Keadilan, Vol.2 No. 2. 2002.
Natsif, Fadli Andi. Perspektof Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. diakses di https://core.ac.uk/download/pdf/234750616.pdf pada 21 Juni 2021.
Nickel, James W.. Making Sense of Human Right. Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka. 1996.
Pour, Julius dan Benny. Tragedi Seorang Loyalis. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. 2007.
Prist, Darman. Sosialisasi dan Diseminasi penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Putri, Agung. Berjuang Mengungkap Kebenaran dan “Mengadili” Masa Lampau: Pengalaman Rakyat Negeri Tertindas dalam buku Pencarian Keadilan di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM. 2002.
Rehman, Javaid. Internasional Human Right Law. Great Britain: Pearson Education Limited, 2003.
Report of the Commission of Enquiry into Complaints by Former African National Congress Prisoners and Detainees, 1992.
Reports of the Commission of Enquiry into Certain Allegations of Cruelty and Human Rights Abuse against ANC Prisoners and Detainees by ANC Members,. Johannesburg, 20 Agustus 1993.
Ruteil, Teitel G.Transisional Justice, Keadilan Transisional, Sebuah tinjauan Komprehensif, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1. Jakarta, Elsam, 2004.
Setiyono, Joko. Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia). Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
Smith, Rhona KM., dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta :Rajawali Pers, 2001.
Sriyana. Komisi Nasional HAM : Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. Jakarta: ELSAM. 2007.
Sucipto, Herry dan Hajriyanto Y. Thohari, “Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dalam Dignitas”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VIII No. 1 2012.
Supelli, Karlina. Berdamai Dengan Masa Lampau : Antara Pengampunan dan Penghukuman dalam buku Pencarian Keadilan Di Masa Transisi. Jakarta: ELSAM. 2002.
Syaamsuddin, Otto. Komisi Kebenaran Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2017.
Wagiyah, Emerita. Sekilas Tentang Politik Apartheid di Afrika Selatan. 1995. Arena Almamater Volume X-35
Weiner, Robert O., Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and Practice of Human Rights Amnesties, dalam St. Mary’s Law Journal 26, 1995.
Whitehead, Laurence, The Consolidation of Fragile Democracies in Robert Pastor (ed.), Democracies in the Americas: Stopping the Pendulum. New York: Holmes and Meier, 1989.
Wiranto. Selamat Jalan Timor Timur: Pergulatan Menguak Kebenaran. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia. 2003.
Wolpe, Harold. Capitalism and Cheap Labour Power in South Africa; From Segregation to Apartheid artikel dalam William Beinart & Saul Dubow. (1995). Segregation and Apartheid in 20th Century South Africa. Routlegde. London.
Yudhawiranata, Agung. Dealing with Past Violation of Human Rights: The Problem ofIndonesia After Transition, (Disertasi LL.M University of Hong Kong, Hong Kong, 2010.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Undang-Undang HAM, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
Indonesia, Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001, LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151.
Indonesia, Undang-Undang KKR, UU No. 27 Tahun 2004, LN No. 114 Tahun 2004, TLN No. 4429.
Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006, LN No. 62 Tahun 2006, TLN No. 463
Recommended Citation
Erfandi, Tshana
(2022)
"TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA,"
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 7.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/7
Included in
Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, Workers' Compensation Law Commons