Article Title
Abstract
In an optimal and good economy area, BUMD management is very important. One of the good management of BUMD is through the principle of transparency. This principle is very important. Management using the Transparency Principle in the management of this BUMD must be carried out, so that the BUMD can achieve the objectives of establishing the BUMD, which is to support the economy of a region and also contribute to the regional economy. The importance of managing BUMD in a transparent manner through the principle of transparency is also the best way that can be done by BUMD to be able to fight crimes that occur within the BUMD itself, which are often still carried out by certain parties to gain benefits from the management of BUMDs that are not using the principle of transparency. The principle of transparency in BUMD management is a very important element in good BUMD management, where without the transparency principle there will be many opportunities in BUMD management to be used not in accordance with its designation, which aims to gain profit. The importance of the principle of transparency is also an important factor that determines the professional, efficient and effective management of BUMD. The principle of transparency is also a manifestation of improving the management and implementation of good BUMD and reducing opportunities for KKN (Corruption, Collusion and Nepotism) within the BUMD itself.
Keywords: Transparency, BUMD Management.
Bahasa Abstract
Didalam suatu Perekonomian daerah yang optimal dan baik, pengelolaan BUMD sangat penting.salah satu pengelolaan BUMD yang baik adalah melalui prinsip transparansi. Prinsip ini sangatlah penting. Pengelolaan dengan menggunakan Prinsip Transparansi didalam pengelolaan BUMD ini wajib dilakukan, sehingga BUMD bisa mencapai tujuan dari dibentuknya BUMD tersebut, yaitu mendukung perekonomian suatu daerah dan juga memberikan kontribusi pada perekonomian daerahnya. Pentingnya pengelolaan BUMD secara transparansi melalui prinsip transparansi ini juga merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh BUMD untuk bisa melawan kejahatan yang terjadi didalam BUMD itu sendiri, yang sering kali masih dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pengelolaan BUMD yang tidak menggunakan prinsip tranparansi. Prinsip Transparansi didalam pengelolaan BUMD merupakan suatu unsur yang sangat penting didalam pengelolaan BUMD yang baik, dimana tanpa adanya prinsip transparansi maka akan banyak sekali kesempatan didalam pengelolaaan BUMD untuk bisa digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pentingnya prinsip transparansi juga merupakan suatu faktor penting yang menentukan pengelolaan BUMD yang professional, Efisien dan efektif,. Prinsip Transparansi juga merupakan wujud dari peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan BUMD yang baik dan mengurangi kesempatan-kesempatan untuk terjadinya KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme) didalam BUMD itu sendiri.
Kata Kunci:Transparansi, Pengelolaan BUMD.
References
Buku
Achmadi, Adib et al ., Panduan Pengawasan Keuangan Daerah : Wawasan dan Instrumen Monitoring Tata Kelola Keuangan Daerah (Jakarta” Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dengan Uni Eropa, 2005)
Andrianto, Nico Good E-goverment : tranparansi dan akuntabilitas publik melalui E-goverment (Malang : Bayu Media, 2007)
Agus Kasiyanto,. H. "Teori dan Praktik SISTEM PERADILAN TIPIKOR TERPADU di Indonesia (Jakarta : KENCANA Divisi dari PRENADAMEDIA Group, 2018)
Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri 2002.
Campbel Black, Henry , Black Law Dictionary With Pronounciations Sixth edition, St,Paul, Min : West Publishing Co 1990)
Djaja Ermansjah ,Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ( Bandung : CV Mandar Maju 2010 )
Hamzah,Andi ,Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta : Rajawali Pers 2012)
---------- Andi,Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya( Jakarta: PT Gramedia.2004 )
ICW, Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (Jakarta:Indonesia Corruption Watch (ICW) 2000 )
Kamaluddin Rustian,Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah (Jakarta : Visimedia, 2011)
Krina P Loina Lalolo. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.2003).
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga(Jakarta: Depdiknas-Balai Pustaka, Jakarta 2007)
Lopa Baharuddin "Masalah Korupsi dan Pemecahannya" (Jakarta : Kipas Putih Aksara 1997)
Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004,
--------------- . Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset 2002)
Maharso dan Tomy Sujarwadi, Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi (Yogyakarta : DEEPUBLISH 2018)
Rahman,.Meuthia Ganie ,Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik ), Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000
Sarana, Jiwa ed., Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah (Jakarta :LIPPI Press, 2010)
Syahroni,Maharso dan Tomy Sujarwadi, Korupsi, Bukan Budaya Tapi Penyakit (Yogyakarta : DEEPUBLISH 2018)
Artikel
Alwi., Syafaruddin PARADIGMA BARU PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) "Jurnal Siasat Bisnis No 1 Vol 7 2002
Aldelano Azre, Ilham "Analisis Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar),"JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), Vol. II Nomor 3, April 2017
BKSI, “Mencari Format Dan Konsep Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Disajikan pada seminar “Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Memberdayakan Momentum Reformasi”, Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang Baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001
D. D. Amdanata, Yusriadi, N. Mansor, N. N. Lestari "Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia", Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (20 Desember 2019) 154-161
Harefa Mandala."Kajian Vol 1", Pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.2010
Lina Siregar Santi "Literature Review : Perilaku Korupsi dan penyebabnya", Fundamental Management Journal Volume : 2 No 1 April 2017)
Peraturan Perundangan-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, LN No 244 Tahun 2014,TLN No 5587
Internet
https://news.detik.com/berita/d-4788439/kejaksaan-tetapkan-direktur-bumd-di-banten-jadi tersangka-korupsi
https://lintasjabar.com/2018/09/kasus-korupsi-gratifikasi-bank-bjb-basmi/
Recommended Citation
Sanaky, Subhan Ashary Rezky
(2022)
"TRANSPARANSI PENGELOLAAN BUMD DI PROVINSI BANTEN DALAM RANGKA OPTIMALISASI KONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DAERAH,"
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 3.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/3
Included in
Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, Workers' Compensation Law Commons