Article Title
URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Abstract
This research analyze arrangement regarding implementation of electronic RUPS to respond enactment of Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) in Indonesia during COVID-19 pandemic. This is a juridical normative research that will be focused on library research that examine legal principles, systematic system of law, and legal synchronization by analyzing the urgency to issue rules and regulation related to implementation of electronic RUPS. Unless to the public company, there is no technical regulation which specifies implementation of electronic RUPS. Terms and conditions of electionic RUPS in the Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Law could rises misunderstanding to the stakeholders of the company and legal profession, such as notary.
Keywords: COVID-19, Electronic RUPS, Limited Liability Company
Bahasa Abstract
Penelitian ini membahas tentang pengaturan penyelenggaraan RUPS secara elektronik untuk menindaklanjuti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian dititikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum dengan jalan menganalisis urgensi untuk menerbitkan aturan mengenai teknis penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Selain untuk perusahaan terbuka, belum ada peraturan teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pengaturan RUPS secara elektronik di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih bersifat umum dan menimbulkan keragu-raguaan, baik oleh stakeholder Perseroan Terbatas itu sendiri, maupun profesi penunjang seperti halnya notaris.
Kata Kunci: COVID-19, RUPS Secara Elektronik, Perseroan Terbatas
References
Buku
Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2016).
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010),
Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas Teori & Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Purba, Orinton. Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar Dari Jerat Hukum (Depok: Raih Asa Sukses, 2011).
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000).
Rahmah, Mas. Hukum Pasar Modal (Jakarta: Kencana, 2019)
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2017).
Sutedi, Adrian. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
Peraturan Peundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Indonesia, Peraturan Perundang-Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).
Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491)
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).
Internet
Kompas, “Data COVID-19 di Indonesia”, Update terakhir: 30 April 2020, 16:36 WIB, https://www.kompas.com/covid-19, (diakses 30 April 2020).
World Healt Organization, “Coronavirus (COVID-19)”, Confirmed Cases Over Time, https://covid19.who.int/, (diakses 30 April 2020).
World Healt Organization, “Coronavirus”, Overview, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, (diakses 30 April 2020).
World Healt Organization, “Protecting Yourself and Others From the Spread COVID=-19”, Coronavirus disease (COVID-19 Advise For The Public, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, (diakses 30 April 2020)
Recommended Citation
Rusli, Hafit
(2022)
"URGENSI PENGATURAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19,"
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 32.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/32
Included in
Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, Workers' Compensation Law Commons