•  
  •  
 

Abstract

Abstract

Taxes are a source of income for a government. To implement a regional autonomy that the central government is currently carrying out, regional governments can make regional policies to improve the region's economy. In this case, the Landak Regency Regional Government makes a policy of exemption and relief from regional taxes/levies given to investors who will carry out investment activities in the Foreman Industrial Estate. This policy is an effort from the Landak District Government to improve the economy in Landak by making a regional tax policy to attract investors.

Keywords: tax, regional autonomy, investment

Bahasa Abstract

Abstrak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah. Sebagai upaya penerapan otonomi daerah yang saat ini dilakukan pemerintah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Landak membuat sebuah kebijakan pembebasan dan keringanan perpajakan / retribusi daerah yang diberikan kepada investor yang akan melakukan kegiatan investasi di Kawasan Industri Mandor. Kebijakan ini merupakan upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk meningkatkan perekonomian di Landak dengan membuat sebuah kebijakan perpajakan daerah untuk menarik minat investor.

Kata Kunci: pajak, otonomi daerah, investasi

References

Daftar Pustaka

Buku

Brotodiharjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama, 2008.

D.D. Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press,2017.

Direktorat Jenderal Pajak. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta: Ditjen Pajak, 2011.

Goedhart, C. Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan : Ratmoko, Jakarta: Djembatan, 1973.

Handoko, Rukiah. Pengantar Hukum Pajak, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Ismail, Tjip. Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta : 2013.

________. Bahan Ajar Kuliah Hukum Pajak Pascasarjana FH UI, UNPAD, PTIK, STHM, Jakarta: 2017.

________. Potret Pajak Daerah di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2018.

Karianga, Hendra. Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2015.

Kaho, J. R, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Saidi, Muhammad Djafar. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007

Siahaan, Marihot Pahala. Hukum Pajak Material, Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010.

Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004.

Syamsi, Ibnu. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta. Rineka Cipta, 1994.

Teguh, Harrys Pratama. Hukum Keuangan Negara. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD NRI 1945

_______. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 18 Tahun 1997, LN No. 41 Tahun 1997, TLN No. 3685.

. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.

. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, LN No.

60 Tahun 1999, TLN No. 3839.

. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No.

244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

. Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438.

Pemerintah Kabupaten Landak. Peraturan Daerah Kawasan Industri Mandor, Perda. Kabupaten Landak No. 4 Tahun 2015

Internet

Firdaus, Ananda Muhammad, “Ratusan Perda Terindikasi Hambat Investasi Daerah”, https://www.ayobogor.com/read/2019/11/20/5066/ratusan- perda-terindikasi-hambatinvestasi-daerah. Diakses 30 April 2021.

Ismail, Tjip, “Modul 1-Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak” http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4407- M1.pdf. Diakses 29 April 2021.

Kemenkeu, “Pajak Daerah” http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 30 April 2021.

Klik Pajak, “Asas-asas Pemungutan Pajak Yang Berlaku di Indonesia” https://klikpajak.id/asas-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/ diakses pada 28 April 2021

Liputan 6, “Pajak Daerah Masih Hambat Investasi” https://www.liputan6.com/bisnis/read/3124731/pajak-daerah-masih-hambat-investasi. Diakses pada 30 April 2021.

Online Pajak, “Pajak Daerah”, https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah diakses pada 30 April 2021

Download

Share

COinS