•  
  •  
 

Abstract

The development of Apartment across Indonesia has been an alternate solution amidst housing problems in Indonesia. One of the key aspects in Apartment subject is the provision of apartment which for the time being may be procured before the physical of apartment even exists (pre project selling). In consideration of the above complexities and development, the Government of Indonesia enacted Minister of General Construction and People Housing Regulation Number No. 11IPRTIMI20I9. However, the promulgation has attracted criticism due to the provision contained in the regulation doesn’t reflect the equality or fairness for the developer. Some of the provision being criticized are (I) provision for developer to fully take responsibility for every marketing activity conducted by external marketing agent; (2) Developer shall return full payment with deduction of 10% in case of cancellation by consumer. Nothwithstanding the provision, questions are raised on the equality between developer and consumer in apartment transaction.

Bahasa Abstract

Pembangunan rumah susun menjadi alternative solusi permasalahan perumah di Indonesia di tengah- tengah kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam rumah susun adalah perolehannya yang saat ini dapat dilakukan saat fisik bangunan rumah susun tersebut belum terbangun (pre-project selling) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 l/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, berbagai kalangan menganggap aturan tersebut tidak add bagi Pelaku Pembangunan (Pengembang). Aturan yang dianggap tidak adil dalam aturan tersebut adalah antara lain (1) ketentuan mengenai pemasaran yang membebankan tanggung jawab penuh kepada pengembang terhadap informasi yang disampaikan oleh agen pemasaran; (2) Pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran dengan potongan 10% kepada konsumen. Dikarenakan aturan tersebut, kemudian timbul persoalan mengenai kesetaraan pengembang dan konsumen rumah susun dalam jual beli satuan rumah susun.

References

Buku

Brotosusilo, Agus, et al., 1994, Penuiisan Hukum: Buku Pegangan Dosen, Jakarta:Konsorsium llmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai PusEEla : Jakarta.

H.S., Salim, 2011, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika.

H.S., Salim, 2005, Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Hutagalung, Arie S., 2002, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia

Muljadi, Kartini, et al, 2003, Perikatan Pada Umumya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, Asas - Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju

R, Bogdan, et al, 1995, Introduction to Qualitative Research Methods, New York : John Wiley & Sons Inc.

Rahardjo, Satjipto, 2006, llmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 2010, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sumardjono, Maria S.W, 2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas.

Sumardjono, Maria S.W, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Jakarta: Buku Kompas.

Subekti, 1998, Aspek-Aspek Hukum Perikatan National, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wijaya, Andika, et al, 2017, Hukum Bisnis Properti di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo.

Internet

Antara News, REI berharap Pemerintah meninjau beberapa butir peraturan PPJB, https://www.antaranews.com/berita/1031884/rei-berharap-pemer i ntah - meninjau -beberapa-butir-peraturan-ppjb

Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/1 inkTabelStatis/view/id/1537

Berita Satu, REI kritisi Peraturan Menpteri PUPR tentang PPJB Rumah, https://wrwrw.beritasatu.com/ekonomi/569692/rei-kritisi-peraturan-menpteri-pupr-tentang-ppjb-rumah

Berita Satu, REI kritisi Peraturan Menpteri PUPR tentang PPJB Rumah, https://www.beritasatu.com/ekonomi/569692/rei-kritisi-peraturan-menpteri-pupr-tentang -ppjb-rumah

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rl, Pengelolaan Datdan Informasi Perumahan Nos tonal, https://simantu .pu.go.id/epel/edok/1 b 19a_3 ._Balian_Tayang_Pengelolaan _Datin.pdf

Peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Indonesia, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan dual Beli Satuan Rumah Susun.

Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan dual Beli Rumah.

Download

Share

COinS