Abstract
In order to debt restructuring activities, a public company may be able to utilize various capital market instruments deemed to be most appropriate to the circumstances of public companies or issuers. One of them is by selling the equity securities either selling stocks, converting bonds in the settlement of debt restructuring, and / or issuing warrants.Warrants issued as part of a restructuring scheme of the Capital Market Issuers in debt repayments certainly have legal risks which certainly have an impact on shareholders, or on creditors.
Bahasa Abstract
Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi hutang, suatu perusahaan publik dimungkinkan untuk memanfaatkan berbagai instrumen pasar modal yang dianggap paling sesuai dengan keadaan perusahaan publik atau emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penjualan atas efek bersifat ekuitas baik melakukan penjualan saham, melakukan konversi obligasi dalam penyelesaian restrukturisasi utang, dan/atau melakukan penerbitan waran. Waran yang diterbitkan sebagai bagian suatu skema restrukturisasi Emiten Pasar Modal dalam pembayaran utang tentunya memiliki risiko hukum yang tentunya berdampak kepada para pemegang saham, ataupun kepada Kreditor.
References
Artikel
Brodie, Simon. Bonds and restructuring: corporate bond considerations in the design of debt restructuring frameworks in emerging market economies, Routledge: Law and Financial Markets Review, 2017.
Ferdin, Michael dan Ali, Maxi. “Menyimak Untune Rugi Si Pemanis." Uang dan Efek, September, 1995.
Manuelides, Yannis. GDP-Linked Bonds: a commentary on a terms/zeeL Capital Markets Law Journal, Vol. 12, No. 2.
Buku
Husnan, Suad. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Jakarta: UPP AMP YKPN, 1998.
Nasarudin, M. Irsan. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.6, Jakarta: Kencana 2010. Edilius dan Sudarsono, Kamus Ekonomi, Uang & Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
F. Sharpe, Willian. edition, New Jersey: Prantice Hall International. Inc, 1995.
F. Brigham, Eugene. Intermediate Financial Management, 6th edit ion, Florida: Dryden Press,1999.
Widoatmodjo, Sawidji. Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus, Bogor: Ghalia, 2009.
Situmorang, M. Paulus. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terhatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), Jakarta: Permata Aksara, 2013.
Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawah Tentang Perseroan Terhatas, Cet. 2, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
Purba, Victor. Kamus Umum Pasar Modal, Jakarta: U1 Press, 2000.
Peraturan
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 64, TLN Nomor 3608
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor 1X.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Pena war an Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, No. Kep- 179/BL/2008
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 32/POJK.04/2015, LN No. 307 Tahun 2015, TLN No. 5781, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 14/POJK.04/2019, LN No. 87 Tahun 2019, TLN No. 6343.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.
Internet
https://ww w.cnbcindonesia .com/market/20180119190711-17- 2030/ini-cara-bakrieland- kurangi-utang-tapi-tetap-dapat-uang
Kamus
Black’s Law Dictionary 5th Edition (USA: West Publishing Company, 1979)
Media Cetak
Harian Terbit, Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bakrieland Development, Tbk., Kamis, 7 Desember 2017
Harian Terbit, Informasi Kepada Para Pemegang Saham PT. Bakrieland Development, Tbk., Rabu, 22 November 2017
Recommended Citation
Azwad, Arfan Noer
(2021)
"ASPEK HUKUM ATAS PENERBITAN WARAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAI CARA PEMBAYARAN UTANG EMITEN PASAR MODAL INDONESIA,"
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 1, Article 20.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/20
Included in
Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Commercial Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, International Law Commons