Abstract
Ketepatan proses pengelolaan data Sistem Informasi Puskesmas di tingkat Dinas Kesehatan sangat menentukan dalam menghasilkan informasi berkualitas yang digunakan untuk pengambilan keputusan di pusat atau jenjang yang lebih tinggi. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran manajemen pengelolaan data Sistem Informasi Puskesmas di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode case study. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam yang berpedoman pada system approach. Subyek penelitian adalah kepala Subbagian PIEP, petugas pengelola program dan laporan serta petugas pengelola sistem informasi. Penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan data sudah baik meski belum optimal, ditemukan kendala diantaranya adalah keterlambatan, inkonsistensi data, alur pelaporan yang terfragmentasi, dan kebutuhan penambahan SDM. Penyusunan standar tata kelola tentang Sistem Informasi dapat menjadi rekomendasi aplikatif bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
References
1. Kementrian Kesehatan RI. Permenkes No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2016.
2. Kementrian Kesehatan RI. Permenkes No. 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2019.
3. Suciono L, Firdawati F, Edison E. Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Kota Padang Tahun 2018. J Kesehat Andalas. 2019;8(3):700–7.
4. Astrini S, Ahri RA, Samsualam. Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018. J Ilm Kesehat Diagnosis. 2019;14(1):91–7.
5. Helmi. Analisis Proses Pelaksanaan SP2TP di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada; 2011.
6. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
7. Gallopín G. A systems approach to sustainability and sustainable development Gilberto Gallopín Sustainable Development and Human Settlements Division. Santiago: United Nations Publication; 2003.
8. Sugiantoro B. Persepsi Karyawan tentang Penerapan Analisis Jabatan. Bisnis Birokrasi, J Ilmu Adm dan Organ. 2010;17(1):61–9.
9. BAPPENAS. Kajian Sektor Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 2019.
10. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2014. p. 1–66.
11. Surahman, Supardi S. Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2016.
12. Kementrian Kesehatan RI. Permenkes No. 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2019.
13. Kementrian Kesehatan RI. Permenkes No. 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta; 2019.
14. Ritonga ZA, Mansuri I. Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan. J Ilm Perekam dan Inf Kesehat Imelda. 2017;2(2):292–306.
15. Santy Damayati D, Rusmin M, Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar B, Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar B. Gambaran Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Berbasis WEB di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2015. Al-Sihah Public Heal Sci J. 2015;7(2):193–202.
16. Soemohadiwidjojo AT. Mudah Menyusun SOP : Standard Operating Procedure. Jakarta: Penebar Plus; 2015.
17. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Jakarta; 2012.
18. Zulfah A. Evaluasi kinerja sistem informasi kesehatan pendukung komunikasi data di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor. [Depok]: Universitas Indonesia; 2018.
19. Scannapieco M, Missier P, Batini C. Data Quality at a Glance. Datenbank-Spektrum. 2005;14(14):6–14.
20. Lestari ES, Jati SP, Widodo AP. Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. J Manaj Kesehat Indones. 2016;4(3):222–31.
21. Hui K. Inisiatif Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia: Peningkatan Data dan Efesiensi Kerja. Bul Jendela Data dan Inf Kesehat. 2011;3(3):12–3.
22. Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Launching e-Perjadin Kementerian Kesehatan RI [Internet]. Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018 [cited 2021 Apr 2]. Available from: https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18013000002/launching-e-perjadin-kementerian-kesehatan-ri.html
23. Sutabri T. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi; 2012.
24. Hosizah, Adriani L. Sistem Informasi Kesehatan : Biostatistik Deskriptif. Jakarta: Pusat Pendidikan SDM Kesehatan; 2017. 148–162 p.
Recommended Citation
Usada, Nanthyan Khampa and Prabawa, Artha
(2021)
"Analisis Manajemen Pengelolaan Data Sistem Informasi Puskesmas di Tingkat Dinas Kesehatan di Kabupaten Bondowoso,"
Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan: Vol. 2:
No.
1, Article 2.
DOI: 10.51181/bikfokes.v2i1.5329
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/bikfokes/vol2/iss1/2
