•  
  •  
 
Jurnal Kebijakan Ekonomi

Abstract

The Hand Arrest Operation (OTT) is an activity by the KPK in the field of cracking down on corruption that is well-known among the Indonesian people. The activity was also marked by a press conference which outlines the profile of the suspect and the chronology of the arrests. In carrying out its duties, the KPK cannot work alone. The active participation of the community is certainly very helpful for the KPK in carrying out its duties more effectively and efficiently, one form of which is by reporting suspected corruption crimes. The study was conducted to see how the OTT activities of the KPK affect public participation in reporting suspected corruption crimes. The data used are OTT activity data and KPK public complaints reports from 2017 to 2021. By using panel data regression ‘fixed effect model’, this study finds: every OTT activity followed by news dissemination through press conferences, becomes a signal in increasing the number public complaints to the KPK; OTT conducted on the island of Java has a significant contribution in increasing the number of public complaints compared to OTT outside Java; Annual data analysis shows that from 2019 to 2021, there is a downward trend in public complaints, especially in 2020 and 2021. This is in line with the very sharp decline in OTT compared to previous years. OTT that conducted in the political year did not affect the increase in public complaints, but on the contrary, outside the political year, the OTT had a significant effect on the increase in public complaints; The OTT that was carried out both in the year the Covid-19 pandemic occurred and the year before the pandemic, both had no effect on the increase in the number of public complaints.

Bahasa Abstract

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan satu kegiatan KPK di bidang penindakan korupsi yang tersohor di kalangan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan konferensi pers yang secara garis besar menyebutkan profil tersangka dan kronologis penangkapan. Dalam melakukan tugasnya, KPK tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat tentu sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, salah satu bentuknya adalah dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh kegiatan OTT KPK terhadap partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Data yang digunakan adalah data kegiatan OTT dan laporan pengaduan masyarakat KPK mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect model, penelitian ini menemukan: setiap kegiatan OTT yang dilanjutkan dengan penyebaran berita melalui konferensi pers, menjadi signal dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyakarat ke KPK; OTT yang dilakukan di pulau Jawa memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat dibandingkan OTT di luar jawa; analisa data tahunan menunjukkan bahwa mulai tahun 2019 hingga 2021, terjadi trend penurunan pengaduan masyarakat terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini sejalan dengan penurunan OTT yang sangat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. OTT yang dilaksanakan di tahun politik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat, namun sebaliknya, diluar tahun politik, OTT malah signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pengaduan masyarakat; OTT yang dilakukan baik di tahun terjadinya pandemi Covid-19 maupun tahun sebelum pandemi, sama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengaduan masyarakat.

References

Akerlof, George A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Volume 84, Issue 3, August 1970, Pages 488–500 https://doi.org/10.2307/1879431

Antara. (2021). Sejak KPK Berdiri, Sudah 1.291 Tersangka Kasus Korupsi Ditahan. https://kalteng.antaranews.com/berita/526789/sejak-kpk-berdiri-sudah-1291-tersangka-kasus-korupsi-ditahan Diakses 19 Februari 2022.

Asyari, Fatimah. (2017). Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum. Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm. 57-66

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar. - Apr., 1968), pp. 169-217

Cristian, Nanda Pradana. (2022). Hubungan OTT KPK Terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilaporkan Oleh Bank Umum. Jakarta. Universitas Indonesia. (Tesis)

Detik. (2017). Buka-bukaan KPK soal Informan OTT. https://news.detik.com/berita/d-3669341/buka-bukaan-kpk-soal-informan-ott Diakses 4 Mei 2022.

Garz, Marcel dan Pagels, Verena. (2018). Cautionary tales: Celebrities, the news media, and participation in tax amnesties. Journal of Economic Behavior & Organization Volume 155 Pages 288-300. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.09.001

Handoyo, Eko. (2013). Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

Hikmawati, Puteri. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi. Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Juni 2018

Liputan 6. (2021). Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya. https://hot.liputan6.com/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya Diakses 2 Mei 2022

Mankiw, N. Gregory. (2019). Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 7 (Chriswan Sungkono, Terjemahan). Jakarta. Penerbit Salemba.

Merdeka. (2021). Dapat Rapor Merah dari Pegiat Korupsi, KPK Beberkan Hasil OTT Selama 2021. https://www.merdeka.com/peristiwa/dapat-rapor-merah-dari-pegiat-korupsi-kpk-beberkan-hasil-ott-selama-2021.html Diakses 20 Februari 2022.

Oktavianto, Rizky & Abheseka, Norin Mustika Rahadiri. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 117-131. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473

Putera, Prakoso Bhairawa. (2012). Korupsi Daerah: Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah. Jurnal Borneo Administrator Volume 8 No.2 2012

Rahmadani, Wahyu. dkk. (2018) Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2(3) Desember 2018

Rustiarini, N. W., Nurkholis, Sutrisno, T., Andayani, W. (2018). Fraud triangle in publik procurement: evidence from Indonesia. Journal of Financial Crime, Vol. 26 No. 4, pp. 951-968. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121

Siregar, Anitaria. (2020). Fraud Triangle dan Korupsi di Indonesia. BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vol.17 No.1 Maret 2020: 67-81. https://doi.org/10.25170/balance.v17i1

Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 43-53. DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389

Stockmann, Daniela dan Gallagher Mary E. (2011). Remote Control: How the Media Sustain Authoritarian Rule in China. Comparative Political Studies 44 (4): 436-467. DOI: 10.1177/0010414010394773

Suyatna, Uyat. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.22 No.3, November 2020: 325-333

Tim Penulis Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. (2018). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tirto. (2021). Apa Itu OTT KPK: Arti, Contoh dan Dasar Hukumnya? https://tirto.id/apa-itu-ott-kpk-arti-contoh-dan-dasar-hukumnya-gaQJ Diakses 19 Februari 2022.

Download

Share

COinS